PRIMENEWSUPDATE.ID – Pemerintah Provinsi Lampung menghadapi sejumlah persoalan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mulai dari kendala administratif hingga tantangan geografis dalam menjangkau wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, sinergi dan inovasi menjadi fokus utama dalam upaya penyelesaiannya.
Permasalahan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi strategis yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, bersama seluruh Kepala Bapenda kabupaten/kota se-Lampung di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa 7 April 2026.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa potensi pajak daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), belum tergarap optimal akibat masih adanya hambatan birokrasi serta sistem pelayanan yang belum sepenuhnya modern.
Selain itu, kondisi geografis di sejumlah wilayah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau wajib pajak.
Di sisi lain, persoalan validitas dan sinkronisasi data turut menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Saipul menegaskan pentingnya transformasi digital dalam sistem pengelolaan pajak daerah.
Modernisasi layanan dinilai menjadi kunci untuk menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Digitalisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi harus menjadi prioritas untuk mengatasi kendala yang selama ini menghambat optimalisasi pajak daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, rapat tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antar daerah, khususnya dalam pertukaran data (data sharing) dan integrasi sistem teknologi informasi.
Upaya ini diyakini mampu meningkatkan akurasi data wajib pajak sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan.
Dengan sinergi yang semakin solid, pengelolaan pajak daerah diharapkan menjadi lebih profesional dan akuntabel.
Optimalisasi PAD ini nantinya akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung.(*)
L