Sumber foto : ist.–
PRIMENEWSUPDATE.ID – PT Lampung Energi Berjaya (LEB) menegaskan perusahaan tetap beraktivitas dan berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor migas.
Direktur PT Lampung Energi Berjaya, Jevri Afrizal mengatakan, PI 10 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah penghasil migas.
Skema ini berupa penawaran maksimal 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme bisnis.
“Participating Interest 10 persen adalah besaran maksimal PI pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN melalui mekanisme bisnis to bisnis,” ujar Jevri, mengacu pada Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
Ia menjelaskan, PI 10 persen berbeda dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebab, PI tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga melekat hak dan kewajiban sebagai bagian dari kontraktor migas di suatu wilayah kerja.
“PI bukan sekadar bagi hasil seperti DBH, tetapi ada hak dan kewajiban yang melekat pada badan usaha dalam pengelolaan wilayah kerja migas,” jelasnya.
Jevri mengungkapkan, saat ini LEB mengelola PI di Wilayah Kerja Southeast Sumatera (WK SES) dengan porsi sebesar 5 persen. Pengelolaan tersebut mencakup rangkaian aktivitas mulai dari eksplorasi, produksi hingga lifting.
Di sisi lain, LEB juga terus melakukan pembenahan internal untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Upaya itu dilakukan melalui konsolidasi dengan operator PHE OSES, pemegang saham, serta berbagai stakeholder terkait.
“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola PI 10 persen, termasuk konsolidasi dengan PHE OSES, pemerintah daerah, dan pemegang saham,” ungkapnya.
Dengan penguatan tata kelola dan sinergi lintas pihak tersebut, Jevri optimistis PT Lampung Energi Berjaya mampu bangkit dan kembali menjadi motor penggerak kontribusi sektor energi bagi Provinsi Lampung.
“LEB baik-baik saja. Kami akan terus memberikan kontribusi terbaik untuk pemerintah daerah,” pungkasnya. PRIMENEWSUPDATE.ID – PT Lampung Energi Berjaya (LEB) menegaskan perusahaan tetap beraktivitas dan berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor migas.
Direktur PT Lampung Energi Berjaya, Jevri Afrizal mengatakan, PI 10 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah penghasil migas.
Skema ini berupa penawaran maksimal 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme bisnis.
“Participating Interest 10 persen adalah besaran maksimal PI pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN melalui mekanisme bisnis to bisnis,” ujar Jevri, mengacu pada Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
Ia menjelaskan, PI 10 persen berbeda dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebab, PI tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga melekat hak dan kewajiban sebagai bagian dari kontraktor migas di suatu wilayah kerja.
“PI bukan sekadar bagi hasil seperti DBH, tetapi ada hak dan kewajiban yang melekat pada badan usaha dalam pengelolaan wilayah kerja migas,” jelasnya.
Jevri mengungkapkan, saat ini LEB mengelola PI di Wilayah Kerja Southeast Sumatera (WK SES) dengan porsi sebesar 5 persen. Pengelolaan tersebut mencakup rangkaian aktivitas mulai dari eksplorasi, produksi hingga lifting.
Di sisi lain, LEB juga terus melakukan pembenahan internal untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Upaya itu dilakukan melalui konsolidasi dengan operator PHE OSES, pemegang saham, serta berbagai stakeholder terkait.
“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola PI 10 persen, termasuk konsolidasi dengan PHE OSES, pemerintah daerah, dan pemegang saham,” ungkapnya.
Dengan penguatan tata kelola dan sinergi lintas pihak tersebut, Jevri optimistis PT Lampung Energi Berjaya mampu bangkit dan kembali menjadi motor penggerak kontribusi sektor energi bagi Provinsi Lampung.
“LEB baik-baik saja. Kami akan terus memberikan kontribusi terbaik untuk pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)